Terminal Bus Jatijajar, Depok, yang ditargetkan selesai tahun ini masih mangkrak karena sebagian besar lahan untuk jalan belum dibebaskan. KEMENTERIAN Per hubungan (Kemen hub) pesimistis pro yek Terminal Tipe A Jatijajar, Kota Depok, senilai Rp87 miliar selesai dan dioperasikan tahun ini, sebab lahan untuk jalan penghubung antara terminal, Jalan Raya Bogor, dan Tol Jagorawi belum selesai dibebaskan.
“Kayaknya enggak mungkin bisa selesai dan beroperasi tahun ini,“ kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Suroyo Alimoeso di hadapan sejumlah pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok yang dipimpin Kepala Dishub Raden Gandara Budiana di Jakarta, kemarin.
Meski demikian, ia berharap Terminal Jatijajar yang mangkrak tersebut terus direalisasikan dan difungsikan dengan segera membebaskan lahan untuk jalan penghubung antara terminal dan Jalan Raya Bogor dan Tol Jagorawi. Menurutnya, jalan penghubung menuju tol yang sejajar dengan saluran udara tegangan tinggi (sutet) itu penting guna mengurangi kemacetan di Jalan Raya Bogor, Cimanggis.
Selain itu, untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Jatijajar. “Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar dan infrastruktur terminal harus dikebut agar tidak membebani jalan negara,“ ujarnya. Saat menjawab Alimoeso, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Depok Eddy Suparman juga mengungkapkan dari 30.000 m2 lahan yang harus dibebaskan untuk jalan penghubung, baru 415 m2 yang selesai pembebasannya. Oleh karena itu, ia juga memastikan pembangunan terminal tidak akan selesai sesuai target pada tahun ini.
“Kalau setiap tahun lahan dibebaskan seluas itu, dapat dikalkulasikan proyek terminal akan selesai dan beroperasi kira-kira 15 hingga 20 tahun kemudian,“ katanya.Kurangi kemacetan Menurut Eddy, pengoperasian Terminal Jatijajar yang merupakan pengganti Terminal Kota Depok di Jalan Margonda Raya tersebut mendesak, karena masyarakat Kota Depok saat ini sangat membutuhkan fasilitas terminal yang lebih baik. Selain itu, untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan di tengah kota.
Bahkan, ujarnya, saat ini kawasan Palsigunung, Jalan Raya Bogor, telah menjadi terminal bayangan bagi puluhan bus antarkota antarprovinsi (AKAP), sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa setiap hari.
Ia juga mengatakan mangkraknya pembangunan Terminal Jatijajar disebabkan tidak adanya bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Untuk pembangunan fisik senilai Rp86 miliar, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok hanya dibantu Kementerian Perhubungan. “Sejak pembangunan terminal dimulai pada 2011, Pemkot Depok tidak dibantu oleh pemprov.Untuk pembangunan jalan, jembatan dan pembebasan lahan untuk jalan penghubung seluas 30.000 m2, murni dari APBD Kota Depok,“ kata Eddy.
Padahal, tambahnya, izin operasional sejumlah angkutan umum lintas kota yang melayani trayek Kota Depok dikeluarkan oleh Pemprov Jabar. Di antaranya, angkutan kota (angkot) 34 dan 37 jurusan Terminal Kampung Rambutan (Jakarta)-Cibinong dan Citeureup (Bogor).
“Agar pengerjaan terminal cepat selesai dan beroperasi, perlu dukungan keuangan Pemprov Jabar,“ terangnya. Meski demikian, ujar Eddy, kebutuhan anggaran untuk penyelesaian terminal pada tahun ini sudah dimasukkan pada anggaran penyediaan lahan APBD Kota Depok. Ia berharap, dengan beroperasinya Terminal Jatijajar, pembangunan dan perekonomian Depok bisa lebih maju. Berdasarkan peruntukannya, terminal itu bukan hanya untuk aktivitas angkutan umum lintas kota, melainkan juga sebagai terminal angkutan luar kota. (J-3) Media Indonesia, 15/10/2014, halaman 7
